===

loading...
Loading...

SUARABMI.ID - Malaysia memberlakukan kebijakan lockdown untuk mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 lebih masif lagi. Sebab, data per Senin (16/3) kemarin menunjukkan ada 553 penduduk yang sudah positif tertular dan menjadikannya yang tertinggi di Asia Tenggara.

Dari segi pekerja migran Indonesia yang berada di Malaysia, Direktur Eksekutif Migrant CARE Wahyu Susilo menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia disarankan untuk tidak melakukan evakuasi kepada mereka.

“Saya kira enggak usah ya (evakuasi pekerja migran), saya kira tidak masuk akal untuk menarik pulang,” kata dia ketika dihubungi JawaPos, Selasa (17/3).

Alasan tidak perlunya pemulangan tenaga kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia adalah karena Indonesia sendiri tengah membatasi aktivitas di luar rumah untuk sementara waktu. Jika ada pemulangan, maka akan ada aktivitas yang memungkinkan untuk melakukan kontak langsung.
[ads-post]
“Ini aja kita melakukan social distance, itu kan akan ada kerumunan, butuh antisipasi, butuh kesiapan infrastruktur transportasi dan sekarang semua sedang down. Jadi mending stay di sana, itu membutuhkan kesiapsiagaan dari perwakilan kita (di Malaysia). Sekarang aja kita membatasi ruang gerak, orang diharapkan kerja di rumah, belajar di rumah, dan mendatangkan TKI itu kan kacau sekali,” tutur dia.

Sebagai informasi, berdasarkan data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) per Januari 2020, total Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di Malaysia berjumlah 21.486 jiwa. Bahkan WNI yang bekerja di Malaysia menempati posisi satu sebagai yang terbanyak, mengalahkan Taiwan yang sebesar 17.222 orang dan Hongkong berjumlah 17.013 orang.

Pemerintah Malaysia memutuskan melakukan kebijakan untuk mengarantina negaranya terhitung mulai 18 hingga 31 Maret. ”Prioritas pemerintah saat ini adalah mencegah persebaran baru wabah ini, yang ditakutkan bakal menginfeksi lebih banyak orang,” ujar Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin, Senin.

jawapos

Malaysia Terapkan Lockdown, Migrant Care Sarankan Pemerintah Tidak Pulangkan TKI

Diberdayakan oleh Blogger.